Makalah Sejarah "INDONESIA PADA MASA ORDE BARU"

MAKALAH SEJARAH

TENTANG

“INDONESIA PADA MASA ORDE BARU”

Guru Pembimbing : Drs. Moh. Ashar, S.Pd

  

Di Susun Oleh: 

PUTRI KARTIKA K.

XII – MIA 6

25

UPTD SMA NEGERI 1 GONDANG TULUNGAGUNG

TAHUN AJARAN 2015/2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kami, sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul “INDONESIA PADA MASA ORDE BARU” yang Alhamdulillah selesai tepat pada waktunya.

Makalah ini berisikan tentang sejarah bangsa Indonesia, khususnya sejarah Indonesia pada Masa Orde Baru, diharapkan makalah ini dapat menambahkan pengetahuan kita semua, bagaiman kehidupan masyarakat dan system pemerintahan pada masa itu.

Saya menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari guru dan teman-teman yang bersifat membangun, selalu saya harapkan demi lebih baiknya makalah ini.

Akhir kata, semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha kita. Aminn

Tulungagung,   Desember 2015

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL………………………………………………………………………………….

KATA PENGANTAR…………………………………………..…………………………………….

DAFTAR ISI…………………………………………………………………………………………….

BAB I PENDAHULUAN………………………………..…………………………………….......

A. Latar Belakang…………………………………………………………………………..

B. Rumusan Masalah………………………………………………………………………

C. Tujuan………………………………..……………………………………………………..

D. Manfaat……………………………………………………………………………………..

BAB  II  ISI PEMBAHASAN……………………………………………………………………….

A. Sejarah Lahirnya Orde Baru…………………………………………………………

B. Kehidupan Politik Masa Orde Baru……………………………………………….

C. Kehidupan Ekonomi Masa Orde Baru……………………………………………

D. Kehidupan Sosial Masa Orde Baru………………………………………………..

BAB III PENUTUP…………………………………………………………………………………….

A.Kesimpulan………………………………………………………………………………….

B. Saran………………………………………………………………………………………….

Daftar Pustaka………………………………………………………………………………………….

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno.Salah satu penyebab yang melatarbelakangi runtuhnya orde lama dan lahirnya orde baru adalah keadaan keamanan dalam negeri yang tidak kondusif pada masa Orde Lama. Terlebih lagi karena adanya peristiwa pemberontakan G30S/PKI. Hal ini menyebabkan presiden Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto untuk melaksanakan kegiatan pengamanan di Indonesia melalui surat perintah sebelas maret atau Supersemar. Orde Baru hadir dengan semangat "koreksi total" atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut,ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.

Kekuasan Soekarno beralih ke Soeharto ditandai dengan keluarnya Surat Perintah SebelasMaret (SUPERSEMAR) 1966. Setelah dikeluarkan Supersemar maka mulailah dilakukan penataan pada kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Penataan dilakukan di dalam lingkungan lembaga tertinggi negara dan pemerintahan. Dikeluarkannya Supersemar berdampak semakin besarnya kepercayaan rakya kepada pemerintah karena Soeharto berhasil memulihkan keamanan dan membubarkan PKI. Pada tanggal 23 Februari 1967, MPRS menyelenggarakan sidang istimewa untuk mengukuhkan pengunduran diri Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden RI. Dengan Tap MPRS No. XXXIII/1967 MPRS mencabut kekuasaan pemerintahan negara dan menarik kembali mandat MPRS dari Presiden Sukarno. 12 Maret 1967 Jendral Soeharto dilantik sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Lama dan dimulainya kekuasaan Orde Baru.

1.2   Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang saya buat, maka rumusan masalah adalah seperti berikut :

1.      Bagaimana sejarah lahirnya Orde Baru ?

2.      Bagaimana kehidupan politik masa Orde Baru?

3.      Bagaimana kehidupan ekonomi masa Orde Baru?

4.      Bagaimana kehidupan sosial pada masa Orde Baru?

1.3   Tujuan

Berdasarkan uraian yang saya buat, maka tujuannya adalah seperti berikut :

1.      Untuk mengetahui sejarah lahirnya Orde Baru

2.      Untuk mengetahui bagaimana kondisi politik masa Orde Baru

3.      Untuk mengetahui bagaimana kehidupan ekonomi masa Orde Baru

4.      Untuk mengetahui bagaimana kehidupan sosial pada masa Orde Baru

1.4   Manfaat

Berdasarkan uraian yang saya buat, maka manfaatnya adalah seperti berikut :

1.      Memahami sejarah lahirnya Orde Baru

2.      Memahami kehidupan politik masa Orde Baru

3.      Memahami kehidupan ekonomi masa Orde Baru

4.      Memahami kehidupan sosial masa Orde Baru

BAB 2

PEMBAHASAN

2.1 Sejarah Lahirnya Orde Baru

2.1.1 Latar Belakang Lahirnya Orde Baru

Orde baru lahir karena dilatarbelakangi oleh beberapa hal, antara lain :

1. Terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965.

2. Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau karena peristiwa Gerakan 30 September 1965 ditambah adanya konflik di angkatan darat yang sudah berlangsunglama..

3. Keadaan perekonomian semakin memburuk dimana inflasi mencapai 600% sedangkanupaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan harga bahan bakar menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat.

4. Reaksi keras dan meluas dari masyarakat yang mengutuk peristiwa pembunuhan besar- besaran yang dilakukan oleh PKI. Rakyat melakukan demonstrasi menuntut agar PKI berserta Organisasi Masanya dibubarkan serta tokoh-tokohnya diadili.

5. Kesatuan aksi (KAMI,KAPI,KAPPI,KASI,dsb) yang ada di masyarakat bergabungmembentuk Kesatuan Aksi berupa ³Front Pancasila´ yang selanjutnya lebih dikenaldengan ³Angkatan 66´ untuk menghacurkan tokoh yang terlibat dalam Gerakan 30September 19656.

6. Kesatuan Aksi ³Front Pancasila´ pada 10 Januari 1966 di depan gedung DPR-GR mengajukan tuntutan’’TRITURA(Tri Tuntutan Rakyat).

7. Upaya reshuffle kabinet Dwikora pada 21 Februari 1966 dan Pembentukan KabinetSeratus Menteri tidak juga memuaskan rakyat sebab rakyat menganggap di kabinettersebut duduk tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965.

8. Wibawa dan kekuasaan presiden Sukarno semakin menurun setelah upaya untuk mengadili tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 tidak  berhasil dilakukan meskipun telah dibentuk Mahkamah Militer Luar Biasa(Mahmilub)

9. Sidang Paripurna kabinet dalam rangka mencari solusi dari masalah yang sedang bergejolak tak juga berhasil. Maka Presiden mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (SUPERSEMAR) yang ditujukan bagi Letjen Suharto guna mengambil langkah yang  dianggap perlu untuk mengatasi keadaan negara yang semakin kacau dan sulit dikendalikan.

2.1.2 Upaya menuju pemerintahan Orde Baru :

Setelah dikelurkan Supersemar  maka mulailah dilakukan penataan pada kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Penataan dilakukan didalam lingkungan lembaga tertinggi negara dan pemerintahan. Dikeluarkannya Supersemar  berdampak semakin besarnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah karena Suharto berhasil memulihkan keamanan dan membubarkan PKI. Munculnya konflik dualisme kepemimpinan nasional di Indonesia. Hal ini disebabkan karena saat itu Soekarno masih berkuasa sebagai presiden sementara Soeharto menjadi pelaksana pemerintahan. Konflik Dualisme inilah yang membawa Suharto mencapai puncak kekuasaannya karena akhirnya Sukarno mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Suharto.Pada tanggal 23 Februari 1967, MPRS menyelenggarakan sidang istimewa untuk mengukuhkan pengunduran diri Presiden Sukarno dan mengangkat Suharto sebagai pejabat Presiden RI.

Dengan Tap MPRS No. XXXIII/1967 MPRS mencabut kekuasaan pemerintahan negara dan menarik kembali mandat MPRS dari Presiden Sukarno. Tanggal 12Maret 1967 Jendral Suharto dilantik sebagai Pejabat  Presiden Republik  Indonesia. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Lama dan dimulainya kekuasaan Orde Baru. PadaSidang Umum bulan Maret 1968 MPRS mengangkat Jendral Suharto sebagai Presiden Republik Indonesia.

            Tujuan perjuangan Orde Baru adalah menegakkan tata kehidupan bernegara yang didasarkan atas kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Sejalan dengan tujuan tersebut maka ketika kondisi politik bangsa Indonesia mulai stabil untuk melaksanankan amanat masyarakat maka pemerintah mencanangkan pembangunan nasional yang diupakan melalui program pembangunan jangka pendek dan pembangunan jangka panjang.

            Pemerintahan Orde Baru senantiasa berpedoman pada tiga konsep pembangunan nasional yang terkenal dengan sebutan Trilogi Pembangunan, yaitu : (1) pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat; (2) pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi; dan (3) stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

2.1.3 Proses Menguatnya Peran Negara Pada Masa Orde Baru

Berkuasanya Orde Baru ternyata menimbulkan banyak perubahan yang dicapai bangsa Indonesia melalui tahapan pembangunan di segala bidang. Pemerintahan Orde Baru berusaha meningkatkan peran negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga langkah-langkah yang diambil adalah mencapai stabilitas ekonomi dan politik.

Merujuk hasil Sidang Umum IV MPRS yang mengambil suatu keputusan untuk menugaskan Jenderal Soeharto selaku pengembang Surat Perintah Sebelas Maret yang sudah ditingkatkan menjadi ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 untuk membentuk kabinet baru. Kabinet baru diberi nama Kabinet Ampera yang merupakan singkatan dari Kabinet Amanat Penderitaan Rakyat selanjutnya diberi tugas untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai persyaratan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Tugas ini yang dikelak terkenal dengan sebutan ”Dwi Darma Kabinet Ampera”. Sedangkan program kerja terkenal dengan sebutan Catur Karya Kabinet Ampera, yaitu: (1) memperbaiki kehidupan rakyat terutama dibidang sandang dan pangan; (2) melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu seperti yang tercantum dalam ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966 yaitu pada 5 Juli 1968;(3) Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional, sesuai dengan Tap No. XI/MPRS/1966; (4) melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.

Pada 21 Maret 1968 Jenderal Soeharto selaku Pejabat Presiden menyampaikan laporan kepada Sidang Umum V MPRS Tahun 1968 tentang pelaksanaan Dwi Darma dan Catur Karya Kabinet Ampera, yang dilaporkan pertama kali bahwa telah dilaksanakan usaha mendudukkan kembali posisi, fungsi, dan hubungan antar lembaga negara tertinggi sesuai dengan yang diatur dalam UUD 1945.

2.2 Kehidupan Politik Masa Orde Baru

2.2.1 Politik dalam negeri era order baru.

                       A. Pembentukan Kabinet Pembangunan Kabinet

Awal pada masa peralihan kekuasaan (28 Juli 1966) adalah Kabinet AMPERA dengan tugas yang dikenal dengan nama Dwi Darma Kabinet Amper yaitu untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Program Kabinet AMPERA yang disebut Catur Karya Kabinet AMPERA adalah sebagai berikut.

1)   Memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan 
      pangan

2)   Melaksanakan pemilihan Umum dalam batas waktu yakni 5 Juli 
      1968.

3)   Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk 
       kepentingan nasional.

4)   Melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam 
       segala bentuk dan manifestasinya.

       B. Penyederhanaan dan Pengelompokan Partai Politik

Setelah pemilu 1971 maka dilakukan penyederhanakan jumlah partai tetapi bukan berarti menghapuskan partai tertentu sehingga dilakukan penggabungan (fusi) sejumlah partai. Sehingga pelaksanaannya kepartaian tidak lagi didasarkan pada ideologi tetapi atas persamaan program. Penggabungan tersebut menghasilkan tiga kekuatan sosial-politik, yaitu:

1)      Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan fusi dari NU,
         Parmusi, PSII, danPartai Islam Perti yang dilakukan pada tanggal 
         5 Januari 1973 (kelompok partai politik Islam).

2)      Partai Demokrasi Indonesia (PDI), merupakan fusi dari PNI, 
         Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo (kelompok 
         partai politik yang bersifat nasionalis).

3)      Golongan karya (golkar)

       C. Pemilihan Umum  Selama masa Orde Baru

Pemilihan umum pada masa orde baru diadakan setiap lima tahun sekali dan telah dilaksanakan sebanyak enamkali. Tujuan pemilu tersebut untuk memilih anggota MPR, DPR, DPRD 1 dan 11. Keanggotaan MPR, yaitu seluruh anggota DPR, utusan daerah dan golongan. Setiap lima tahun sekali MPR mengadakan sidang umum.  MPR berwenang memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden. Presiden dan kabinetnya berkewajiban menjalankan tugasnya sesuai dengan UUD 1945 melaksanakan GBHN, mempertanggungjawabkan tugasnya tersebut pada akhir masa jabatannya. DPR bertugas mengawasi jalannya pemerintahan/tugas presiden. Mekanisme tugas dan kerja lembaga negara lain menyesuikan UUD 1945 dan UU yang mengaturnya.

Pada masa orde baru kehidupan politiknya diatur dalam UU berikut 
ini.

1.    UU No.1 Tahun 1985 tentang pemilihan umum.

2.    UU No.2 Tahun 1985 tentang susunan dan kedudukan MPR dan 
       DPR.

3.    UU No.3 Tahun 1985 tentang partai politik dan golongan karya.

4.    UU No.4 Tahun 1985 tentang preferendum.

5.    UU No.5 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan 
       (Ormas).

Sistem politik yang adalah otoriter dan tidak demokratis, dimana kekuasaan eksekutif terpusat dan tertutup dibawah kontrol lembaga kepresidenan, dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan ekonomi banyak terjadi KKN. Pemerintahan orde baru pimpinan soekarto berlangsung selama 32 tahun namun kehidupan politik pada waktu itu dinilai gagal. Sistem politik yang berlaku adalah oteriter dan tidak demokratis dimana kekuasaan eksekutif terpesat dan tertutup dibawah kontro lembaga kepresidenan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan ekonomi banyak terjadi KKN. Selanjutnya pemerintahan orde baru juga dinilai gagal karena telah menciptakan pemerintahan yang sentralistik yaitu mekanisme hubungan pusat dan daeraah cenderung menganut sentralisasi kekuasaan sehingga menyebabkan kesenjangandan ketidakadilan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah

Pemilihan Umum  Selama masa Orde Baru telah berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak enam kali yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali, yaitu: tahun 1971, 1977,1982, 1987, 1992, dan1997.

1.      Pemilu 1971

a.       Pejabat negara harus bersikap netral berbeda dengan 
          pemilu 1955 dimana para pejabat negara termasuk 
          perdana menteri yang berasal dari partai peserta 
          pemilu dapat ikut menjadi calon partai secara formal.

b.      Organisasai politik yang dapat ikut pemilu adalah parpol
         yang pada saat pemilu sudah ada dan diakui mempunyai
         wakil di DPR/DPRD.

c.       Pemilu 1971 diikuti oleh 58.558.776pemilih untuk 
          memilih 460 orang anggota DPR dimana 360 orang 
          anggota dipilih dan 100 orang diangkat.

d.      Diikuti oleh 10 organisasi peserta pemilu yaitu Partai 
         Golongan Karya (236 kursi), Partai Nahdlatul Ulama 
         (58 kursi), Partai Muslimin Indonesia (24 kusi), Partai
         Nasional Indonesia (20 kursi), Partai Kristen Indonesia 
         (7 kursi), Partai Katolik (3 kursi), Partai Islam Perti 
         (2 kursi), Partai Murba dan Partai IPKI (tak satu 
         kursipun).

2. Pemilu 1977

Sebelum dilaksanakan Pemilu 1977 pemerintah bersama DPR mengeluarkan UU No.3 tahun 1975 yang mengatur mengenai penyederhanaan jumlah partai sehingga ditetapkan bahwa terdapat 2 partai politik (PPP dan PDI) serta Golkar. Hasil dari Pemilu 1977 yang diikuti oleh 3 kontestan menghasilkan 232 kursi untuk Golkar, 99 kursi untuk PPP dan 29 kursi untuk PDI.

3. Pemilu 1982

Pelaksanaan Pemilu ketiga pada tanggal 4 Mei 1982. Hasilnya perolehan suara Golkar secara nasional meningkat. Golkar gagal memperoleh kemenangan di Aceh tetapi di Jakarta dan Kalimantan Selatan Golkar berhasil merebut kemenangan dari PPP. Golkar berhasil memperoleh tambahan 10 kursi sementara PPP dan PDI kehilangan 5 kursi.

4. Pemilu 1987

Pemilu tahun 1987 dilaksanakan pada tanggal 23 April 1987. Hasil dari Pemilu 1987 adalah:

a.       PPP memperoleh 61 kursi mengalami pengurangan 33 
      kursi dibanding dengan pemilu 1982 hal ini dikarenakan 
     adanya larangan penggunaan asas Islam (pemerintah 
     mewajibkan hanya ada satu asas tunggal yaitu 
     Pancasila) dan diubahnya lambang partai dari kabah 
     menjadi bintang.

b.      Sementara Golkar memperoleh tambahan 53 kursi 
     sehingga menjadi 299 kursi.

c.     PDI memperoleh kenaikan 40 kursi karena PDI berhasil 
     membentuk DPP PDI sebagai hasil kongres tahun 1986 
     oleh Menteri Dalam Negeri Soepardjo Rustam.

5. Pemilu 1992

Pemilu tahun 1992 diselenggarakan pada tanggal 9 Juni 1992 menunjukkan perubahan yang cukup mengagetkan. Hasilnya perolehan Golkar menurun dari 299 kursi menjadi 282 kursi, sedangkan PPP memperoleh 62 kursi dan PDI meningkat menjadi 56 kursi.

6. Pemilu 1997

Pemilu ke enam dilaksanakan pada 29 Mei 1997. Hasilnya:

1. Golkar memperoleh suara mayoritas perolehan suara 
    mencapai 74,51 % dengan perolehan kursi 325 kursi.

2. PPP mengalami peningkatan perolehan suara sebesar 
    5,43 % dengan perolehan kursi 27 kursi.

3. PDI mengalami kemerosotan perolehan suara karena hanya 
    mendapat 11 kursi di DPR. Hal ini disebabkan karena 
    adanya konflik internal dan terpecah antara PDI Soerjadi 
    dan PDI Megawati Soekarno Putri.

Penyelenggaraan Pemilu yang teratur selama Orde Baru menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia sudah tercipta. Apalagi pemilu itu berlangsung secara tertib dan dijiwai oleh asas LUBER(Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia).

Kenyataannya pemilu diarahkan pada kemenangan peserta tertentu yaitu Golongan Karya (Golkar) yang selalu mencolok sejak pemilu 1971-1997. Kemenangan Golkar yang selalu mendominasi tersebut sangat menguntungkan pemerintah dimana terjadi perimbangan suara di MPR dan DPR. Perimbangan tersebut memungkinkan Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia selama enam periode pemilihan. Selain itu, setiap Pertangungjawaban, Rancangan Undang-undang, dan usulan lainnya dari pemerintah selalu mendapat persetujuan dari MPR dan DPR tanpa catatan.       

                        

1)                                                                    D. Mengadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Perpera) di Irian Barat pada

    pada tanggal 2 Agustus 1969.

Kebijakan lain yang di ambil pemerintah Orde baru adalah menetapkan peran ganda  ABRI  yang di kenal dengan Dwifungsi ABRI.ABRI  tidak hanya  berperan dalam bidang pertahanan dan keamanan Negara tetapi juga berperan di bidang politik.Hal terbukti dari banyaknya anggota ABRI yang ternyata memegang jabatan sipil seperti walikota,bupati dan gubenur bahkan ABRI memiliki jatah di keanggotaan MPR/DPR.Alasan yang mendasari kebijakan tersebut tertuang dalam pasal  27 ayat (1)UUD 1945. Pasal tersebut mengemukakan bahnwa “segala warga Negara  bersama kedudukankannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak  ada kecualinya.Bukan hanya pada bidang politik  pemerintahan,ternyata kedudkan ABRI dalam masyarakat Indonesia juga merambat di sector ekonomi.Banyak anggota ABRI menjadi kepala skepala BUMN maupun komisaris  di berbagai perusahaan swasta .

2.2.2 Upaya-Upaya Pembaruan Politik Luar Negeri

Di samping membina stabilitas politik dalam negeri, pemerintah Orde Baru juga mengadakan perubahan-perubahan dalam politik luar negeri. Berikut ini upaya-upaya pembaruan dalam politik luar negeri.

1. Indonesia Kembali Menjadi Anggota PBB

Pada tanggal 28 September 1966 Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Sebelumnya pada masa Demokrasi Terpimpin Indonesia pernah keluar dari PBB sebab Malaysia diterima menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Keaktifan Indonesia dalam PBB ditunjukkan ketika Menteri Luar Negeri Adam Malik terpilih menjadi ketua Majelis Sidang Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974.

2. Membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina 
    (RRC)

Sikap politik Indonesia yang membekukan hubungan diplomatik dengan RRC disebabkan pada masa G 30 S/PKI, RRC membantu PKI dalam melaksanakan kudeta tersebut. RRC dianggap terlalu mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.

3. Normalisasi hubungan dengan Malaysia

Pada tanggal 11 Agustus 1966, Indonesia melaksanakan persetujuan normalisasi hubungan dengan Malaysia yang pernah putus sejak tanggal 17 September 1963. Persetujuan normalisasi ini merupakan hasil Persetujuan Bangkok tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1966. Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik, sementara Malaysia dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri Tun Abdul Razak. Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan yang disebut Persetujuan Bangkok (Bangkok Agreement), isinya sebagai berikut.

a.       Rakyat Sabah dan Serawak diberi kesempatan untuk 
      menegaskan kembali keputusan yang telah mereka 
      ambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi 
      Malaysia.

b.      Pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan 
      hubungan diplomatik.

c.    Tindakan permusuhan antara kedua belah pihak akan 
      dihentikan.

4. Berperan dalam Pembentukan ASEAN

Peran aktif Indonesia juga ditunjukkan dengan menjadi salah satu negara pelopor berdirinya ASEAN. Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik bersama menteri luar negeri/perdana menteri Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand menandatangi kesepakatan yang disebut Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Deklarasi tersebut menjadi awal berdirinya organisasi ASEAN.

2.2.3 Dampak Positif dan Negatif Kebijakan Politik Pemerintahan Orde Baru

A. Dampak Positif Dari Kebijakan Politik Pemerintahan Orba

Pemerintah mampu membangun pondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga kepresidenan yang membuat semakin kuatnya peran Negara dalam masyarakat. Situasi keamanan pada masa ORBA relatif aman dan terjaga dengan baik karena pemerintah mampu mengatasi semua tindakan dan sikap yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Dilakukan peleburan partai dimaksudkan agar pemerintah dapat mengontrol parpol.

B. Dampak Negatif dari Kebijakan Politik Pemerimtah ORBA :

Terbentuk pemerintahan orde baru yang bersifat otoriter, dominatif, dan sentralis.

a.       Otoritarianisme merambah segenap aspek kehidupan 
      masyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk 
      kehidupan politik yang sangat merugikan rakyat.

b.      Pemerintah Orde Baru gagal memberikan pelajaran 
      berdemokrasi yang baik dan benar kepada rakyat 
      Indonesia. Golkar menjadi alat politik untuk 
      mencapai stabilitas yang diinginkan, sementara 2 
      partai lainnya hanya sebagai boneka agar tercipta 
      citra sebagai Negara demokrasi.

c.       Sistem perwakilan bersifat semu bahkan hanya dijadikan
       topeng untuk melanggengkan sebuah kekuasaan secara 
       sepihak. Dalam setiap pemilihan presiden melalui MPR 
       Suharto selalu terpilih.

d.      Demokratisasi yang terbentuk didasarkan pada KKN 
      (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) sehingga banyak 
      wakil rakyat yang duduk di MPR/DPR yang tidak 
      mengenal rakyat dan daerah yang diwakilinya.

e.       Kebijakn politik teramat birokratis, tidak demokratis, 
      dan cenderung KKN.

f.       Dwifungsi ABRI terlalu mengakar masuk ke sendi-sendi 
      kehidupan bebangsa dan benegara bahkan pada bidang-
      bidang yang seharusnya masyarakat yang berperan 
      besar terisi oleh personel TNI dan Polri. Dunia 
      bisnis tidak luput dari intervensi TNI/Polri.

g.      Kondisi politik lebih payah dengan adnya upaya 
      penegakan hukum yang sangat lemah. Dimana 
      hukum hanya diciptakan untuk keuntungan 
      pemerimtah yang berkuasa sehingga tidak mampu 
      mengadili para konglomerat yang telah menghabisi 
      uang rakyat.

2.3  Kehidupan Ekonomi Masa Orde Baru

          Pada masa Demokrasi Terpimpin, Negara bersama aparat ekonominya mendominasi seluruh kegiatan ekonomi sehingga mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi swasta. Sehingga, pada permulaan Orde Baru program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamtan ekonomi nasioanl terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan Negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat . Tindakan pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650 % setahun. Hal itu menjadi penyebab kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah.Oleh karena itu pemerintah menempuh cara sebagai berikut :

2.3.1 Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi

Ekonomi yang kacau sebagai peninggalan masa Demokrasi terpimpin, pemerintah menempuh cara:

a.       Mengeluarkan Ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang

pembangunan.

b.      MPRS mengeluarkan garis program pembangunan, yakni 
      program penylematan, program stabilitas dan rehabilitasi, serta 
      program pembangunan.

Program pemerintah diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional terutama stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Stabilisasi berarti mengendaliakan inflasi agar harga barang-barang tidak melonjak terus. Sedangkan Rehabilitasi adalah perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi. Hakikat dari kebijakan ini adalah pembinaan sistem ekonomi berencana yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi kearah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.Langkah-langakah yang diambil Kabinet pada saat itu yang mengacu pada Tap MPRS tersebut adalah sebagai berikut:

1.      Mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor 
      yang menyebabkan kemacetan, seperti :

a. rendahnya penerimaan Negara

b. tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran Negara

c. terlalu banyak dan tidak produktifnya ekspansi kredit bank

d. terlalu banyak tunggakan hutang luar negri

e. penggunaan devisa bagi impor yang sering kurang berorientasi 
    pada kebutuhan prasarana.

2. Debirokrtisasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian

3. Berorientasi pada kepentingan produsen kecil

    Untuk melaksanakan langkah-langkahpenyelamatan tersebut maka

    ditempuh cara:

a. mengadakan operasi pajak

b. cara pemungutan pajak baru bagi pendapatan perorangan 
    dan kekayaan dengan menghitung pajak sendiri dan 
    menghitung pajak orang

c. penghematan pengeluaran pemerintah 
    (pengeluaran konsumtif dan rutin), serta
    menghapuskan subsidi bagi perusahaan 
    Negara

d. membatasi kredit bank dan menghapuskan kredit impor

Program stabilisasi dilakukan dengan cara membendung laju inflasi.Hasilnya bertolak belakang dengan perbaikan inflasi sebab harga bahan kebutuhan pokok melonjak namun inflasi berhasil dibendung (pada tahun 1967- awal 1968). Sesudah kabinet pembangunan dibentuk pada bulan juli 1968 berdasarkan Tap MPRS NO.XLI/MPRS/1968, kebijakn ekonomi pemerintah dialihkan pada pengendalian yang ketat terhadap gerak harga barang khususnya sandang, pangan, dan kurs valas. Sejak saat itu kestabilan ekonomi nasional relatif tercapai sebab sejak 1966 kenaikan harga bahan-bahan pokok dan valas dapat diatasi.

Program rehabilitasi dilakukan dengan berusaha memulihkan kemampuan berproduksi. Selam 10 tahun mengalami kelumpuhan dan kerusakan pada prasarana ekonomi dan sosial. Lembaga perkreditan desa, gerakan koperasi, perbankan disalahgunakan dan dijadikan alat kekuasaan oleh golongan dan kepentingan tertentu. Dampaknya lembaga tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagai penyusun dan perbaikan tata hidup masyarakat.

1. Kerja Sama Luar Negri

Keadaan ekonomi Indonesia paska Orde Lama sangat parah,hutangnya mencapai 2,3-2,7 miliar sehingga pemerintah Indonesia meminta Negara-negara kreditor untuk dapat menunda pembayaran kembali utang Indonesia. Pemerintah mengikuti perundingan dengan Negara-negara kreditor di Tokyo Jepang pada 19-20 September 1966 yang menanggapi baik usaha pemerintah Indonesia bahwa devisa ekspornya akan digunakan untuk pembayaran utang yang selanjutnya akan dipakai untuk mengimpor bahan-bahan baku. Perundingan dilanjutkan di Paris, Perancis dan dicapai kesepakatan sebagai berikut:

a.       Utang-utang Indonesia yang seharusnya dibayar tahun 
      1968 ditunda pembayarannya hingga tahun 1972-1979

b.      Utang-utang Indonesia yang seharusnya dibayar tahun1969 dab 1970 dipertimbangkan untuk ditunda juga pembayarannya.

Kemudian kerundingan dilanjutkan di Amsterdam, Belanda pada tanggal 23-24 Februari 1967. Perundingan itu bertujuan membicarakan kebutuhan Indonesia akan bantuan luar negri serta kemungkinan pemberian bantuan dengan syarat lunak yang selanjutnya dikenal dengan IGGI (Inter Governmental Group for Indonesia). Melalui pertemuan itu pemerintah Indonesia berhasil mengusahakn bantuan luar negri. Indonesia mendapatkan penangguhan dan keinginan syarat-syarat pembayaran utangnya.

1. Pembangunan Nasional

Dilakukan pembangunan nasional pada masa orde baru dengan tujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang. Pedoman pembangunan nasional adalah Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil. Isi trilogi Pembangunan adalah sebagai berikut :

a.Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju 
   kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat
   Indonesia.

b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

c. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis

Sedangkan pelaksanannya pembanguanan nasional dilakukan secara bertahap yaitu:

a. Jangka panjang mencakup periode 25 sampai 30
    tahun.

b. Jangka pendek mencakup periode 5 tahun(pelita /

   pembangunan lima tahun), merupakan jabaran 
   lebih rinci dari  pembangunan jangka panjang 
   sehingga tiap pelita akan selalu saling berkaitan/
   berkesinambunagn. Selama periode Orde

   Baru terdapat 6 pelita, yaitu :

1)             Pelita I

Dilaksanakan pada 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974 yang menjadi landasan awal pembanguna ORBA. Tujuan Pelita I : untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya. Sasaran Pelita I : pangan, sandang, perbaikan prasarana,perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani.

Titik Berat Pelita I : pembanguan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang pertanian, karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil pertanian.

Muncul peristiwa marali (malapetaka limabelas januari) terjadi pada tanggal 15-16 Januari 1974 bertepatan dengan kedatangan PM Jepang Tanaka ke Indonesia. Peristiwa ini merupakan kelanjutan demonstrasi para mahasiswa yang menuntut Jepang agar tidak melakukan dominasi ekonomi di Indonesia sebab produk barang Jepang terlalu banyak beredar di Indonesia. Terjadilah pengrusakan dan pembakaran barang-barang buatan Jepang.

2)             Pelita II

Pelita II dilaksanakan pada tanggal 1 April 1974 hingga 31 Maret 1979.

Sasaran Utamanya adalah tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat dan memperluas kesempatan kerja. Pelaksanaan Pelita II cukup berhasil, pertimbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7 % per tahun. Pada awal pemerintahan Orde Baru laju inflasi mencapai 60 % dan pada akhir Pelita I laju inflasi turun menjadi 47 %. Selanjutnya pada tahun keempat Pelita II, inflasi menjadi 9,5 %.

3)             Pelita III

Pelita III dilaksanakan pada tanggal 1 April 1979 hingga 31 Maret 1984. Pelita III pembangunan masih berdasarkan pada Trilogi Pembangunan dengan penekanan lebih menonjol pada segi pemerataan yang dikenal dengan Delapan Jalur Pemerataan, yaitu:

a.Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat,
   khususnya sandang, pangan, dan perumahan

b.Pemerataan kesempatan memperoleh
   pendidikan dan pelayanan kesehatan.

c.Pemerataan pembagian pendapatan

d.Pemerataan kesempatan kerja

e.Pemerataan kesempatan berusaha

f.Pemerataan kesempatan berpartisipasi 
   dalam pembangunan khususnya bagi 
   generasi muda dan kaum perempuan.

g.Pemerataan penyebaran pembangunan
   di seluruh wilayah tanah air.

h. Pemerataan kesempatan memperoleh 
    keadilan

4)             Pelita IV

Pelita IV dilaksanakan pada tanggal 1 April 1984 hingga 31 Maret 1989. titik beratnya adalah sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri. Terjadi resesi pada awal tahun 1980 yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal sehingga kelangsungan pembangunan ekonomi dapat dipertahankan.

5)             Pelita V

Pelita V dilaksanakan pada tanggal 1 April 1989 hingga 31 Maret 1994. Titik beratnya pada sektor pertnian dan industri. Indonesia memiliki kondisi ekonomi yang cukup baik dengan pertumbuhan rata-rata 6,8% per tahun. Posisi perdagangan luar negri memperlihatkan gambaran yang menggembirakan. Peningkatan ekspor lebih baik dibanding sebelumnya.

6)             Pelita VI

Pelita VI dilaksankan pada tanggal 1 April 1994 hingga 31 Maret 1999. Titik beratnya pada pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembanguan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Pada periode ini terjadi krisis moneter yang melanda Negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa plitik dalam negri yang mengganggu perekonomian menyebabkan rezim Orde Baru runtuh.

2.3.2 Dampak Positif dan Negatif Kebijakan Ekonomi Orde Baru

A. Dampak Positif Kebijakan Ekonomi Orde Baru

a. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program

    pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan 
    hasilnya pun dapat dilihat secara konkrit.

b. Indonesia mengubah ststus dari Negara pengimpor beras 
    terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri

    (swasembada beras).

c. Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan

    kesejahteraan rakyat.

d. Penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi 
    pendidikan dasar yang semakin meningkat.

B. Dampak Negatif Kebijakan Ekonomi Orde Baru

a. Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan summer
    daya alam.

b. Perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan, 
    antar kelompok dalam masyarakat tersa semakin tajam.

c. Terciptalah kelompok yang terpinggirkan (marginalisasi 
    sosial)

d. Menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan 
    KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

e. Pembangunan yang dilakukan hasilnya hanya dapat 
    dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat, 
    pembangunan cenderung terpusat dan tidak merata.

f. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi 
    tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dam sosial yang 
    demokratis dan berkeadilan.

g. Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat tapi secara fundamental

    pembangunan ekonomi sangat rapuh.

h. Pembangunan tidak merata, tampak dengan adanya 
    kemiskinan disejumlah wilayah yang justru menjadi 
    penyumbang devisa terbesar seperti Riau, Kalimantan 
    Timur, dan Irian. Faktor inilah yang selanjutnya ikut 
    menjadi penyebab terpuruknya perekonomian nasional 
    Indonesia menkelang akhir tahun 1997.

2.4 Kehidupan Sosial Masa Orde Baru

Masalah sosial bangsa semakin rumit dengan berlanjutnya urbanisasi. Pada tahun 1971, sebanyak 17,3% dari penduduk Indonesia tinggal dikota bandingkan dengan 14,8% Pada tahun 1962 dan 3,8% pada tahun 1930/. Pada tahun 1971,penduduk Jakarta sudah melampaui 4,5 juta jiwa. Jawa tetap tecatat sebagai pulau dengan jumlah populasi tersebar di Indonesia (60,4% pada ahun 1971). Orde Baru, seperti juga Belanda, gagal memindahkan penduduk dipulau Jawa keluar pulau dalam proporsi yang signifikan. Kebijakan memindahkan penduduk dari tempat yang padat ke tempat yang jarang ini kini disebut dengan “transmigrasi”.

Masa Orde Baru diakui telah banyak mencapai kemajuan dalam proses untuk mewujudkan cita-cita nasional. Dalam kehidupan sosial budaya, masyarakat dapat digambarkan dari berbagai sisi. Selama dasawarsa 1970-an laju  pertumbuhan penduduk mencapai 2,3% setiap tahun. Dalam tahun tahun awal 1990-an angka tadi dapat diturunkan menjadi sekitar 1,6% setiap tahun. Jika awal tahun 1970-an penduduk Indonesia mempunyai harapan hidup rata-rata sekitar 50 tahun maka pada tahun 1990-an harapan hidup lebih dari 61 tahun. Dalam kurun waktu yang sama angka kematian bayi menurun dari 142 untuk setiap 1000 kelahiran hidup menjadi 63 untuk setiap 1000 kelahiran hidup. Hal ini antara lain dimungkinkan makin meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sebagai contoh adanya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Pos Pelayanan Terpadu sampai di tingkat desa atau RT.

Dalam himpunan Tap MPR Tahun 1993 di bidang pendidikan, fasilitas pendidikan dasar sudah makin merata. Pada tahun 1968 fasilitas sekolah dasar yang ada hanya dapat menampung sekitar 41% dari seluruh anak yang berumur sekolah dasar. Fasilitas sekolah dasar yang telah dibangun di pelosok tanah air praktis mampu menampung anak Indonesia yang berusia sekolah dasar. Kondisi ini merupakan landasan kuat menuju pelaksanan wajib belajar 9 tahun di tahun-tahun yang akan datang. Sementara itu, jumlah rakyat yang masih buta huruf telah menurun dari 39% dalam tahun 1971 menjadi sekitar 17% di tahuan1990-an.

Dampak dari pemerataan pendidikan juga terlihat dari meningkatnya tingkat pendidikan angkatan kerja. Dalam tahun 1971 hampir 43% dari seluruh angkatan kerja tidak atau belum pernah sekolah. Pada tahun 1990-an jumlah yang tidak atau belum pernah sekolah menurun menjadi sekitar 17%. Dalam kurun waktu yang sama angkatan kerja yang berpendidikan SMA ke atas adalah meningkat dari 2,8% dari seluruh angkatan kerja menjadi hampir 15%. Peningkatan mutu angkatan kerja akan mempunyai dampak yang luas bagi laju pembangunan di waktu-waktu yang akan datang.

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Lahirnya  orde baru  dilatarbelakangi oleh terjadinya G30S 1965, diikuti dengan kondisi politik, keamanan dan ekonomi yang kacau (inflasi tinggi). Wibawa presiden Sukarno semakin menurun setelah gagal mengadili tokoh-tokoh yang terlibat G30S. Presiden mengeluarkan SUPERSEMAR 1966 bagi Letjen Suharto guna mengambil langkah yang dianggap perlu untuk memperbaiki keadaan negara. Akhirnya Presiden Sukarnomengundurkan diri dan digantikan oleh Presiden Suharto.

Perkembangan politik pada masa orde baru diawali dari penataan politik dalam negeri yaitu setelah sidang MPRS 1968 menetapkan Suharto sebagai presiden dan dibentuklah Kabinet Pembangunan, penyederhanaan dan pengelompokan partai politik, pemilihan umum serta mengadakan Perpera di Irian Barat pada 2 Agustus 1969. Kedua, melakukan penataan politik luar negeri yaitu dengan kembali menjadi anggota PBB serta normalisasi hubungan dengan beberapa negara.

Pada masa awal Orde Baru pembangunan ekonomi di Indonesia maju pesat mulai dari pendapatan perkapita, pertanian, pembangunan infrastruktur dll. Upaya pembangunanekonomi dilaksanakan melalui REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) yangdimulai pada tanggal 1 April 1969. Namun pada akhir tahun 1997 Indonesia dilandakrisis ekonomi. Kondisi kian terpuruk ditambah dengan KKN yang merajalela.

Dalam bidang social budaya pada masa orde baru telah mengalami kemajuan. Antara lainmakin  meningkatnya  pelayanan  kesehatan bagi masyarakat dan fasilitas pendidikan dasar sudah makin merata dengan adanya program wajib belajar 9 tahun. Ditetapkan tentang P-4 yaitu Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Parasetia Pancakarsa)untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur.

3.2 Saran

                        Masyarakat Indonesia seharusnya menerima keberadaan kapitalisme global secara sadar, kritis, dan cerdas. Dan memilih konsep atau model sosio-ekonomi-politik yang tentunya dengan memperhitungkan keberadaan sumber daya alam dan manusia, keadaan geografi, demografi, kultur, system nilai, kondisi social dan infrastruktur yang ada.

Daftar Pustaka

As’ad Djamhari, Saleh. 1979. Ikhtisar Sejarah Perjuangan ABRI (1945 Sekarang).Cet. Ke-2. Jakarta: Pusat Sejarah ABRI

Notosusanto, Nugraha. 2008. Sejarah Nasional Indonesia 6, Jakarta : Balai Pustaka.

M.C Rickleft, 2005. Sejarah Indonesia Modern 1200-2400. Jakarta : Serambi Ilmu Semesta.

Rina, 2008. Dinamika Kehidupan Poltik, Ekonomi, Sosial masa Orde Baru . [serial on line]. http://rinahistory.blog.friendster.com/2008/11/indonesia-masa-orde-baru/. [13 februari 2013]